Dampak Kebijakan Jepang Di Indonesia

Tugas Sejarah

KELAS  : XI IPA¹

Oleh

Kelompok 3:

Dwi Winda Purnama

Jonrio Pakpahan

Marselia Dahyana

Nurjannah

Pino Henriko

Riza Wahyuni

Dampak Kebijakan Jepang Di Indonesia

1.      Dalam Politik, sejak awal pemerintahan jepang melarang berserikat dan berkumpul. Para tokoh pergerakan nasional pun mengambil sikap kooperatif, sehingga mereka bisa duduk dalam badan-badan bentukan jepang, seperti gerakan 3A, PUTERA, dan cuo sangi in. Kesatuan- kesatuan pertahanan bentukan jepang seperti, Jawa Hokakai, Heiho, Dan PETA Juga dimaanfaatkan.

2.      Dibidang Ekonomi, jepang berusaha mendapatkaan dan menguasai sumber-sumber alam untuk industri perang. Eksploitasi sumber daya ini menyebabkan kesengsaraan rakyat. Penebangan hutan ( untuk pertanian) menyebabkan banjir, penyerahan hasil panen dan romusha  menyebabkan rakyat kekurangan makan dan sakit-sakitan. Akibatnya angka kematian pun meningkat tajam.

3.      Dibidang Social, jepang melakukana mobilisasi massa dengan mengerahkan ratusan ribu penduduk dasa melakukan rumusha membangun serana dan praserana perang. Rakyat dieksplotasi, dikuras tenaganya tanpa upah dan makan sehingga banyak orang yanhg kelaparana, sakit, dan mati.

4.      Dibidang birokrasi, Jepang menberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan karena pada pertengahan 1943 kedudukan jepang dalam perang pacific mulai terdesak.

5.      Dibidang militer, jepang menyadari perlunya dukungan penduduk dari daerah yang diduduki karena situasi perang passifik tahun tahun 1943 mulai berubah.  Diindonesia ada dua jenis kesatuaan pertahanan  yang dibentuk

·          Kesatuan pertahanan semimiliter diantaranya seinendan ( Barisan pemuda) keibodan ( Barisan pembantu polisi),, Fujinkai ( Barisan wanita) dan jibakutai ( Barisan berani mati)

·         Kesatuan pertahanan militer antara lain Heiho ( Pembantu prajurit jepang) dan PETA (Pembela tanah air)

·         PETA Dibentuk atas permohonan Gatot Mangkuprujo kepada panglima tertinggi jepang.  Dari pasukan PETA inilah muncul tokoh-tokoh militer nasional seperti jendral Seodirman, Jendral Gatot Subroto, Jendral Ahmad Yani, Supriyadi, Dan Sebagainya.

6.  Pendidikan masaa pendidikan jepang merosot jika dibandingkan zaman       Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis dan sekolah-sekolah dijadikan tempat indoktrinasi tentang Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

7.  Dibidang kebudayaan justru terjadi peningkatan yang berati

1.      Oleh jepang Bahasa Indonesia dijadikan Bahasa pengantar yang digunakan disekolah, surat kabar dan radio, bahkan papan nama tokoh dan perusahaan. Bahasa Indonesia dilarang digunakan. Meluasnya penggunaan Bahasa Indonesia mempertebal kebangsaan.

2.      Seni sastra nasional zaman jepang juga berkembang baik didukung dengan berkembangnya baik diddukungnya dengan penggunaan bahsa Indonesia. Seni music dan seni rupa didukung. Agar karya budaya  ini tidak menyimpang dari tujuan jepang, maka pada 1 April 1943 dijakarta Didirikan Pusat Kebudayaan dengaan nama Keimin Bunko Shidosho

Daftar Pustaka

Agung, Leo dan Dwi Ari Listiyani. 2009. Mandiri Sejarah SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial. Surakarta:ERLANGGA.

 Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Kedudukan Jepang Di Indonesia

            Dengan Penandatanganan ini maka perang dunia II Membawa akibat bagi bangsa indonesia, yaitu:

1.      Akibat positif, Yaitu imperialism belanda di Indonesia berakhir.

2.      Akibat negatif, yaiitu Indonesia dijajah jepang.

Masa penjajahan jepang diindonesia walaupun tidak begitu lama akan tetapi mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Kebijaksanaan  Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu:

1.      Menghapuskan pengaruh-pengaruh barat dikalangan rakyat Indonesia

2.      Menggerakan rakyat Indonesia demi kemenangan jepang dalam perang Asia Timur Raya

Adapun berbagai kebijakan pemerintah pendudukan jepang di Indonesia adalah sebagai berikut.

Sistem Pemerintahan

Pada mulanya kedatangan jepang disambut gembira oleh nangsa Indonesia karenaa berusaha menarik simpati dengan car acara berikut:

1.      Mengumandangkan propaganda bahwa jepang merupakan “ Saudara Tua” bangsa Indonesia

2.      Menggunakan Bahasa Indonesia disamping Bahasa jepang sebagai Bahasa resmi.

3.      Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalaam organisasi-organisasi resmi pemerintahan jepang.

4.      Menarik simpati umat islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’laindonesia tetap berdiri

5.      Bendera merah putih boleh kibarkan berdampingan dengan bendera jepang Hinomoru. Begitu juga lagu Indonesia raya boleh dinyayikan di samping lagu kebangsaan jepang Kimigayo.

6.      Rakyat diwajibkan menyerahkan besis tua

7.      Semua harta peninggalan belanda yang berupa perkebunan, pabrik, bank disita.

Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang Terhadap Pergerakan Kebangsaan Indonesia

A. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Politik

            Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (Pemerintahan Militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942, Dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 Dikeluarkan UU no.2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.

·         Selain itu, jepang pun m elakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:

·         Menganggap jepang sebagai saaudara tua bangsa asia (Hokko Ichiu)

·         Melancarkan somboyan 3A (Jepang pemimpin, jepang cahaya dan jepang pelindung asia)

·         Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelaajar

·         Menarik simpati umat islam untuk pergi haji.

·         Menarik simpati organisasi islam MIAI.

·         Melancarkan politik dumping.

·         Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperi: Ir. Seokarno, Drs.M.Hatta Serta Sutah Sahir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari pimpinan belanda.

Selain Propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa peembentukan badan-badan kerja sama berikut:

·         PUTERA (PUSAT TENAGA RAKYAT)Dengan tujuan membujuk kaum nasionalis sekuler dan intekektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada jepang.

·         Jawa Hokakai (Himpunan Kebaktian Jawa) Merupakan organoisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (Dokter, pendidik, kebaktiaan wanita pusat dan perusahaan

Penerapan system autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Setelah penyerahan kekuasaan dari belanda kepada jepang dikalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda Menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

·         Daerah bagian tengah meliputi jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keeenambelas dengan kantor pusat di Batavia (Jakarta)

• Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima. 
• Daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.

             Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:

• Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura. 
• Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe. 
• Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.

             Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.

             Pada masa pendudukan Jepang perjuangan untuk mencapai kemerdekan dilakukan secara kooperatif (bekerja sama) serta dengan cara sembunyi-sembunyi atau bawah tanah. Adapun organisasi-organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut.

a.   Gerakan Tiga A

           

             Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan April 1942, dengan ketuanya adalah Mr. Syamsudin. Semboyan Gerakan Tiga A adalah:

1.    Nippon Cahaya Asia,

2.     Nippon Pelindung Asia, dan

3.     Nippon Pemimpin Asia.

          

             Tujuan Gerakan Tiga A adalah menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia. Namun, rakyat Indonesia telah mengetahui maksud propaganda gerakan tersebut. Karena tidak mendapat sambutan dari rakyat, maka Gerakan Tiga A dibubarkan.

b.   Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

          

                Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pendirinya adalah Empat Serangkai yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah memusatkan seluruh kekuatan rakyat untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.

c.   Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In)

            Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.

B. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Ekonomi

             Pada kedua aspek ini, praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

• Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. 
• Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah. 
• Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

             Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah.      Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladigatal,bekicot,umbi-umbian).

            Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang social antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi militer yang dibentuk Jepang.

Romusha

          Romusha adalah kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman penduduka Jepang. Tujuannya adalah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian.

  Kinrohosi

           Kinrohosi adalah kerja paksa (tanpa dibayar) untuk para pamong desa dan pegawair rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha yang lainnya. Para kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang.

C. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Militer

Pada aspek militer ini, badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.