History

Kelompok 5

Ariati Winda Pratiwi

Monita

Andrian Syahputra

Cakra Wibawanto

Kelas : XII SOCIAL TWO

B. PERJUANGAN MEWUJUDKAN KEMBALI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

1.      Peran PBB

ð PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama revolusi fisik 1945-1950. Pada tanggal 24 Januari 1949 dewan keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut AS mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu:

a.       Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.

b.      Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Hasil-hasil keputusan lainnya yang berhasil dicapai oleh PBB adalah:

a.       Piagam pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949

b.      Pembentukan RIS

c.       Pembentukan uni Indonesia-Belanda

d.      Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan dalam APRIS

e.       Piagam tentang kewarganegaraan

f.       Persetujuan tentang ekonomi

g.      Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian

Pada tanggal 28 September 1950,Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke 60.

2.      Kembali ke NKRI

ð RIS terdiri dari negara-negara bagian di antaranya RI, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan dan lain-lain dan 9 satuan kenegaraan yang berdiri yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah,  dan lain-lain.

Pada tanggal 19  Mei 1950,diadakan persetujuan antara RIS dan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh perdana menteri Moh.  Hatta dan pihak RI   diwakili dr. Abdul Halim. Untuk melaksanakannya dibentuk panitia gabungan RIS dan  RI yang bertugas merancang UU negara kesatuan yang dipimpin oleh Prof.   Dr. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. UUD NKRI mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950,presiden  Soekarno menandatangani rancangan UUD menjadi UUDS dari negara-negara RI yang kemudian lebih dikenal dengan UUDS 1950.